Putusan MK: KPK Bisa Menggeledah, Menyadap, dan Menyita Tanpa Izin dari Dewan Pengawas – KetikKetik

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat revisi perkara nomor 70 / PUU-XVII / 2019. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK tidak perlu izin Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan, penyadapan dan penyitaan.

“Sebagian mengabulkan permohonan para pemohon,” kata Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5).

Kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin tertuang dalam Pasal 12C ayat 2, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hakim juga menyatakan bahwa ketiga pasal tersebut bertentangan. UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

READ  Bank of England Memperingatkan Risiko Besar Investasi Crypto - KetikKetik

Putusan MK diambil karena Dewan Pengawas bukan merupakan aparat penegak hukum. Hakim Aswanto juga menilai izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan aparat penegak hukum oleh lembaga yang menjalankan fungsi di luar penegakan hukum.

Lebih dari itu, izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan jelas merupakan bentuk tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum. “Pengadilan menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak membutuhkan izin dari Dewan Pengawas,” kata Aswanto.

Meski begitu, pimpinan KPK tetap memberitahukan penyadapan tersebut kepada Dewan Pengawas. Izin dari Dewan Pengawas untuk penggeledahan atau penyitaan dianggap tidak sesuai. Pasalnya, kewenangan pemberian izin merupakan bagian dari tindakan yudisial.

READ  Serangan Israel Hancurkan Kantor Media Amerika Serikat di Gaza, Gedung Putih Bereaksi

Dengan demikian, frasa terkait izin tertulis dari Dewan Pengawas harus diartikan sebagai informasi kepada Dewan Pengawas.

Gugatan uji materi tersebut diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof Fathul Wahid bersama 4 orang lainnya. Dalam gugatannya, Fathul dkk menilai penyadapan, penggeledahan dan / atau penyitaan merupakan tindakan pro justicia sehingga tidak sesuai dengan kewenangan pemberian izin untuk diberikan kepada Dewan Pengawas.

Fathul dkk memperkirakan keputusan Dewan Pengawas mungkin tidak independen. “Misalnya, bagaimana jika KPK ingin disadap ketua atau anggota dewan pengawas itu sendiri, istri / suaminya atau bahkan keluarganya?” demikian argumen yang dikemukakan.

Source ketiksuara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *