Cegah Covid-19, Mendagri Larang Kepala Daerah Halal Bihalal Lebaran – KetikKetik

Pantau data dan informasi Covid-19 terbaru di Indonesia pada microsite Ketikketik ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pejabat negara dan pegawai negeri sipil (ASN) untuk tidak menggelar halal bihalal pada Idul Fitri 2021. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama pada hari libur.

Arahan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 800/2784 / SJ yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2021 dan ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota. Selain itu, Tito juga melarang aparat dan ASN menggelar buka puasa bersama yang melebihi jumlah KK inti ditambah lima orang.

“Ini yang menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan baik,” kata surat edaran itu seperti ditulis, Rabu (5/5).

READ  Waktu Peluncuran Vivo V21 5G di Indonesia Diungkap! Akan Membawa Fitur 3 GB Extended RAM - KetikKetik

Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, mengatakan langkah ini diambil Tito untuk menghindari kasus seperti India. Apalagi, tiga varian baru Covid-19 asal India, Afrika Selatan, dan Inggris sudah masuk ke Indonesia.

Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan langkah antisipasi agar kasus corona tidak kembali muncul. “Kepala daerah memainkan peran yang sangat penting dalam mengontrol dan meningkatkan disiplin masyarakat,” kata Kastorius Ketikketik.co.id, Rabu (5/5).

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melarang pegawai negeri sipil (PNS) mudik saat lebaran tahun ini. Selain itu, PNS juga dilarang mengambil cuti pada periode sebelum dan sesudah Idul Fitri.

READ  Beredar Potensi Hoaks Lebaran 12 Mei 2021, Ini Penjelasan BMKG - KetikKetik

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Perjalanan ke Luar Daerah dan / atau Mudik dan / atau Cuti Pegawai ASN Selama Covid-19 Pandemi.

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah dan / atau mudik dalam kurun waktu 6-17 Mei 2021,” bunyi surat edaran yang ditandatangani Menteri PANRB di Jakarta, Rabu (7/4).

Selain dilarang bepergian, pegawai negeri sipil negara (ASN) juga diharapkan tidak mengajukan cuti selama masa pembatasan perjalanan. Petugas pembina personalia di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah juga tidak diperkenankan memberikan izin cuti.

Namun kebijakan ini dikecualikan bagi PNS atau PNS yang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting. Cuti juga diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

READ  Resmi merger Gojek-Tokopedia, GoTo berambisi menggarap pasar Asia Tenggara - KetikKetik

Source ketiksuara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *