Pakar Tambang Mendesak Lokasi Smelter Freeport Ditentukan Cepat – KetikKetik

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah segera menentukan lokasi pembangunan pabrik pemurnian atau smelter tembaga Freeport Indonesia. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pembangunan smelter.

Ketua Perhapi Rizal Kasli mengatakan, jika pembangunan ditunda dari jadwal yang sudah direncanakan, dikhawatirkan akan membuka celah pada ekspor konsentrat. Karena tidak tertampung di dalam negeri, ujarnya Ketikketik.co.id, Rabu (5/5).

Untuk itu dia meminta semua pihak yang terlibat duduk bersama membahas soal ini. Apalagi untuk mencari masalah yang masih menumpuk. Ia pun berharap pemerintah mempermudah. Apalagi dalam hal perizinan.

Selain itu, MIND ID juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek ini, mengingat dalam jangka panjang smelter akan memberikan nilai tambah bagi komoditas tembaga di Indonesia.

READ  Oppo A95 5G resmi dengan layar AMOLED 6,43 inci, dimensi 800U | Ketikketik

Untuk diketahui, ada dua opsi lokasi smelter tembaga Freeport. Pertama, di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Kedua di Kawasan Industri Teluk Weda, Halmahera, Maluku Utara bekerja sama dengan Tsingshan Steel.

Kerja sama Freeport dan Tsingshan sebenarnya sudah mendapat lampu hijau dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Padahal, Luhut menargetkan kesepakatan kerja sama kedua pihak berlangsung pada 31 Maret mendatang.

Namun, tersiar kabar bahwa kerja sama Freeport dan Tsingshan batal. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin.

Ia mengatakan, proyek tersebut dibatalkan karena berdasarkan hasil kajian Freeport, proyek smelter di Halmahera tidak lebih baik dari proyek smelter di Gresik yang sudah berjalan. “Tidak berhasil. Smelter di Halmahera tidak lebih baik dari rencana di JIIPE,” ujarnya.

READ  Ditunggu-tunggu, Akhirnya Resident Evil Village Dirilis Hari Ini - KetikKetik

Kabar ini kemudian dibantah Freeport. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menegaskan, pembahasan kemitraan dengan Tsingshan terkait proyek smelter di Halmahera masih berlangsung.

Sementara itu, Sugeng Mujiyanto, Direktur Pengembangan Usaha Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) sebelumnya mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan pembangunan masih sesuai dengan rencana semula di kawasan industri JIIPE Gresik. “Sejauh ini JIIPE masih melakukan komunikasi,” kata Sugeng.

Ketidaksepakatan antara kedua Kementerian semakin terlihat. Kementerian Marves menginginkan pembangunan smelter Freeport dibangun di Halmahera. Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berpegang pada rencana awal, yakni di Gresik.

Kembalikan Kewenangan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi juga mengemukakan, menurutnya berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus membawahi urusan di sektor pertambangan. Sedangkan Kementerian Koordinator hanya melaksanakan tugas koordinasi.

READ  Bubur Blendrang Hanya Tersedia selama Ramadhan - KetikKetik

Kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga tertuang dalam UU Minerba terkait pengambilan kebijakan di bidang pertambangan. Jika ada perbedaan pendapat, maka harus dikembalikan ke UU Minerba dan UU Kementerian Negara yang memberikan legal standing kepada Kementerian ESDM dan bukan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Dalam Pasal 170 A UU 3/2020 jelas kerja sama pembangunan smelter hanya bisa dilakukan dengan pemegang IUP OP, IUP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan pihak lain pemegang IUI,” ujarnya.

Source ketiksuara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *