Berita Korupsi dalam Ujian Kebangsaan Pegawai KPK yang Memicu Kritik – KetikKetik

Sejumlah kritik muncul setelah sejumlah pegawai dan penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk melimpahkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN).

Direktur Pusat Kajian Tata Negara (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan sebenarnya ketentuan ujian tidak diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019. Pemeriksaan tersebut merupakan kehendak pimpinan KPK melalui peraturan komisi.

“Sehingga secara administratif menjadi bermasalah,” kata Feri dalam keterangannya, Selasa (4/5) seperti dikutip dari Antara.

Tak hanya itu, ia juga mendapat informasi tentang substansi soal yang dinilai janggal. Salah satunya pertanyaan terkait Front Pembela Islam (FPI) dan pendapat pegawai terkait program pemerintah.

Dia menyebut ini mengada-ada karena secara etis karyawan tidak boleh berurusan dengan debat politik. “Mereka juga tidak bisa menunjukkan dukungan karena bisa jadi program terkait korupsi,” kata Feri.

READ  Gojek Beli Saham Perusahaan Ritel Lippo Group - KetikKetik

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kegagalan sejumlah pegawai merupakan wajah buruk komisi antikorupsi di bawah komando Firli Bahuri. Pasalnya, Komisioner KPK juga meratifikasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat penilaian uji wawasan kebangsaan.

Kegagalan sejumlah pegawai dalam ujian wawasan kebangsaan sejak awal memang dirancang sebagai episode terakhir untuk menghabisi dan membunuh KPK, kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana seperti dikutip dari keterangannya, Rabu (5/5).

Kurnia mengatakan, revisi UU KPK dan pengangkatan komisaris kontroversial telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi. “Alih-alih memperkuat, yang muncul adalah skenario mengeluarkan KPK dari arena pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, uji wawasan kebangsaan jangan dijadikan alasan untuk menyingkirkan pegawai yang memiliki pandangan politik berbeda dengan pemerintah. Sebab, upaya ini sama saja dengan mundur ke era pra reformasi, tepatnya tahun 1990.

READ  AP I Prediksi Peningkatan Penumpang Pesawat Terjadi Hari Ini dan Besok

“Saat itu, setiap PNS harus melalui survei atau penelitian khusus atau lingkungan bersih yang diskriminatif,” ujarnya.

Menurutnya, diskriminasi terhadap pekerja karena pemikiran dan keyakinan agama atau politik pribadi merupakan pelanggaran kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkeyakinan. Hal ini dianggap melanggar hak sipil dan menjadi stigma kelompok yang sewenang-wenang.

Salah satu yang dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan adalah penyidik ​​senior KPK Novel Baswedan. Ia mengaku sudah mendengar kabar tersebut dan menilai ada upaya untuk menyingkirkan oknum-oknum berintegritas dari KPK.

“Kalau informasinya benar, tentu saya kaget karena baru kali ini pimpinan KPK melakukan upaya seperti itu,” kata Novel yang juga membenarkan pertanyaan ganjil itu.

READ  Clubhouse Android Muncul di Google Play Store, Yuk Dicek - KetikKetik

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan penilaian penilaian uji wawasan kebangsaan masih disegel dan disimpan dengan aman di gedung Merah Putih KPK. Komisi antikorupsi akan mengumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK.

“Kami tegaskan agar media dan publik patuh pada informasi resmi kelembagaan KPK,” ujarnya.

Source ketiksuara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *