Dilema Orang Miskin, Beli Makanan Kena Pajak, Beli Mobil Dapat Diskon

[ad_1]

KetikKetik – Dalam rapat kerja antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI (Banggar) pada Kamis (10/6/2021) para anggota dewan secara serentak menolak wacana pemerintah yang ingin mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk produk sembako.

Suara paling keras adalah anggota Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto. Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait pajak selalu menyasar orang miskin, sedangkan orang kaya selalu diberikan diskresi oleh negara.

Pemerintah ini sebenarnya menyasar orang kaya dan menekan orang miskin dengan pengadaan PPN,” kata Wihadi.

Ia juga membandingkan kebijakan pemerintah memberikan potongan pajak hingga 100 persen atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mulai 0 persen untuk pembelian mobil baru. Menurutnya, situasi ini menjadi sangat dilematis bagi masyarakat miskin.

See also  Gubernur Sumsel minta PLN wujudkan rasio elektrifikasi 100 persen

Baca juga:
Pedagang Pasar Cianjur Berteriak, Tolak Kebijakan PPN Sembako

“Sembako juga sensitif, sementara mobil dibebaskan,” katanya.

Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah objek pajak untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara.

Salah satu yang dibahas adalah menjadikan bahan pokok atau kebutuhan pokok sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Neilmaldrin Noor mengatakan, hingga saat ini wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama dengan pihak terkait.

“Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini rancangan tarif PPN dan skema yang mengikutinya masih menunggu pembahasan,” kata Neil saat dihubungi KetikKetik, Rabu (9/6/2021).

Baca juga:
PPN sembako tidak masuk akal, PKS: Berhenti menguji kesabaran masyarakat

See also  Persetan! Minuman Ini Ingin Dilelang Dengan Miliaran

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan tidak ada negara di dunia yang tidak membutuhkan uang, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Namun dia mengatakan pemerintah sendiri tidak akan buta dalam membuat kebijakan terkait perpajakan.



[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *