Sri Mulyani Tolak Isu PPN Sembako: Fokus Kita Bayar Vaksin

[ad_1]

Jakarta, KetikKetik —

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis masalah pungutan pajak Nilai ditambahkan (PPN) untuk kebutuhan pokok atau basic needs kepada masyarakat akan segera berlaku. Ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini bukanlah mengenakan pajak, melainkan menutupi anggaran untuk vaksinasi COVID-19.

Hal itu disampaikan Ani, begitu ia akrab disapa, saat rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, Kamis (10/6). Dalam pertemuan tersebut, secara kebetulan sejumlah perwakilan masyarakat meminta penjelasan kepada Ani terkait persoalan tersebut.

“Fokus kita sekarang adalah pemulihan ekonomi. APBN kita diberikan kepada masyarakat bertahan, mulai dari pembayaran (pengobatan) covid-19, vaksin, isolasi mandiri, pengobatan, UMKM, anak sekolah, internet, dan lain-lain. Sementara kita santai dan memberikan pajak,” kata Ani.

See also  PLN Dianggap Berpeluang Mengejar Target Bauran EBT 23% pada 2025 - KetikKetik

Bendahara negara mengatakan, berbagai fokus tersebut diupayakan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat. Ia mengaku Jokowi meminta langsung agar bisa melihat kebijakan apa saja yang perlu dilakukan agar perekonomian domestik yang sempat tertekan akibat virus corona bisa cepat pulih.

“Kami melihat semua orang yang mungkin (bisnis) meningkat dan mendapat untung, mereka yang terpukul sangat dalam, mereka yang terpukul relatif ringan, yang bisa bangkit lebih cepat, dan mereka yang naik lebih lambat. lebih pelan-pelan, bagaimana dukungan mereka? Jadi fokus kita memulihkan ekonomi,” katanya.

Fokus lainnya, lanjutnya, adalah mengembalikan postur APBN. Pasalnya, beban keuangan negara mendadak menjadi berat sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada 2020.

See also  Serangan! Kemenhub Buka 2.445 Lowongan CPNS
Infografis - 13 Barang dan Jasa Akan Dikenakan PPN
Infografis – 13 Barang dan Jasa Akan Dikenakan PPN. (KetikKetik/Astari Kusumawardhani).

Berbagai alokasi APBN yang semula diberikan untuk proyek infrastruktur dan peningkatan daya saing, harus segera dialihkan untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi. Bahkan, dia memperkirakan beban berat APBN akan terjadi hingga 2022.

“Kita semua tahu bahwa publik juga menyampaikan bahwa APBN perlu dihidupkan kembali, tetapi perlu dihidupkan kembali dengan tetap menjaga momentum pemulihan, itu harus dipilih atau dipertahankan atau dikelola dengan hati-hati, sehingga dengan situasi ini, kami fokus membangun. pondasi ekonomi dan perpajakan agar tetap sehat kedepannya,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar desas-desus bahwa pemerintah akan memungut PPN atas sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya bebas dari objek pajak.

See also  H-7 Lebaran, Pemerintah Kucurkan THR PNS Rp. 16 Triliun - KetikKetik

Salah satunya adalah pungutan PPN yang akan dikenakan untuk kebutuhan pokok dan biaya sekolah.

Wacana tersebut mengemuka setelah RUU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beredar ke publik. Dalam draf yang diperoleh CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu, rencana pengenaan PPN atas sembako akan diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU tersebut.

Dalam rancangan peraturan tersebut, barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan atau pengeboran dikeluarkan dari golongan barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang tersebut akan dikenakan PPN.

[Gambas:Video CNN]

(uli/agt)



[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *