Tambang Emas Ancam Kehidupan Burung Endemik di Kepulauan Sangihe – KetikKetik

[ad_1]

Meninggalnya Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong menjadi perbincangan hangat di media sosial kemarin. Ia meninggal saat dalam perjalanan pulang dari Bali menuju Manado melalui Makassar Rabu (9/6) lalu di atas pesawat Lion Air JT-740.

Beberapa saat setelah pesawat lepas landas pada pukul 15.08 WITA, Helmud membutuhkan pertolongan medis. Dia dikatakan batuk dan berdarah dari mulut dan hidungnya.

Awak Lion Air kemudian memberikan pertolongan pertama dengan membersihkan wajah, bersandar di kursi, dan mengenakan masker oksigen. Namun, setelah transit di Bandara Internasional Hasanuddin pukul 16.17 WITA, Helmud dinyatakan meninggal dunia.

Sebelum meninggal, Helmud sempat mengirimkan surat permohonan pencabutan izin usaha pertambangan emas di wilayah Sulawesi Utara. Pria yang akrab disapa Embo ini memang berkebalikan dengan rencana tersebut.

Untuk sinar Harapan April lalu, dia menolak bisnis tambang emas yang dikelola PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Helmud khawatir dengan adanya kegiatan usaha tersebut akan merusak lingkungan. “Apapun alasannya, saya berpihak pada rakyat. Karena rakyat memilih saya menjadi wakil bupati,” ujarnya.

Saat itu ia berencana mengirim surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyatakan penolakannya. Operasi penambangan seluas 42 ribu hektar tersebut telah mendapat izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 163/K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Izin ini, menurut Helmud, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Luas wilayah Sangihe sekitar 737 kilometer persegi atau 737 ribu hektar, sehingga dikategorikan sebagai pulau kecil.

Dengan kategori ini, Pulau Sangihe tidak dapat memiliki kegiatan penambangan. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha dan industri perikanan berkelanjutan, pertanian organik. , peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Ada Apa Dengan Tambang Emas di Kepulauan Sangihe?

Dilaporkan dari laporan BBC Indonesia, Perusahaan Mas Sangihe Mining telah memperoleh izin kelayakan lingkungan dari Provinsi Sulawesi Utara pada 25 September 2020. Kemudian, izin produksi dari Kementerian ESDM akan diterbitkan pada awal tahun 2021.

Luas izin usaha TMS mencakup 42 ribu hektar atau hampir separuh luas Kepulauan Sangihe. Perusahaan TMS akan mengeksploitasi emas di 65,48 hektare dari total area kontrak. Namun, eksplorasi potensi emas di titik lain juga akan dilakukan.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), TMS adalah kombinasi dari perusahaan Kanada, Sangihe Gold Corporation, pemegang saham mayoritas 70%, dan tiga perusahaan Indonesia.

TMS akan mengeksploitasi emas dan tembaga Kepulauan Sangihe selama 33 tahun ke depan. Wilayah yang dieksploitasi meliputi enam kecamatan yang terbagi dalam 80 desa.

Ditulis dalam situs resmi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), lokasi tambang perusahaan TMS di Kepulauan Sangihe menyimpan sumber daya yang melimpah. Jumlahnya 3,16 juta ton dengan kadar emas 1,13 gram per ton dan perak 19,4 gram per ton.

Hutan

Ilustrasi lingkungan hutan. (ARIEF KAMALUDIN | KATADATA)

Keberadaan Tambang Emas Ancam Burung Endemik Sangihe

Aktivis lingkungan juga khawatir keberadaan penambangan emas akan merusak burung endemik di Pulau Sangihe. Salah satu burung yang terkenal adalah Manu’Niu atau Seriwang Sangihe.

See also  Menhub Luncurkan Skema Pendanaan Proyek LRT Jabodebek

Burung ini dianggap punah selama seratus tahun. Baru sekitar dua dekade lalu, kehadirannya kembali terlihat. Burung berukuran 18 sentimeter ini memiliki populasi yang semakin kritis.

Berdasarkan situs Asosiasi Konservasi Burung Liar Indonesia atau Indonesian Birds, eksploitasi yang dilakukan Tambang Mas Sangihe tidak hanya mengancam Sariwang Sangihe. Sembilan jenis burung endemik lain yang hidup di kawasan hutan lindung Gunung Sahendaruman, Kepulauan Sangihe, juga rentan punah.

Sembilan jenis burung endemik yang terancam, antara lain: Anis-Bentet Sangihe, Sangihe Red Shrimp, Sangihe Glasses, dan Sangihe Golden Brinjji dalam kondisi kritis. Selain itu, Sangihe Red Paok, Sangihe Serindit, Sangihe Honey, Sangihe Celepuk dan Sangihe Shrimp King berada dalam kondisi rentan.

Nasib Burung Endemik dan Lingkungan Alam Kepulauan Sangihe

Dilansir laman Bird Indonesia, Kepulauan Sangihe ditetapkan sebagai Endemic Bird Area (EBA). Ada satu dari 33 Kawasan Penting Burung dan Keanekaragaman Hayati (IBA) di Sulawesi, dan Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama (KBA).

Setidaknya, ada 87 jenis burung yang hidup dan berkembang biak di Kepulauan Sangihe. Sebanyak 32 spesies di antaranya merupakan burung migran. Sembilan di antaranya merupakan burung endemik dengan ancaman kepunahan global yang tinggi.

Salah satu tempat peristirahatan burung adalah Hutan Lindung Gunung Sahendaruman. Gunung Sahendaruman merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam wilayah pertambangan perusahaan TMS.

Perubahan habitat dan perubahan penggunaan lahan merupakan ancaman serius bagi burung endemik Kepulauan Sangihe. Pembukaan dan pengelolaan lahan besar-besaran dan tidak berkelanjutan menyisakan sedikit hutan primer di Pulau Sangihe. Kini hanya tinggal 1.821 hektar atau 2,5% dari seluruh luas daratan Pulau Sangihe.

See also  Alfamart Serap Belanja Modal Rp 700 Miliar Selama Kuartal I 2021, Untuk Apa?

Hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan Burung Indonesia tahun 2018, hutan alam yang tersisa hanya berada di puncak dan tebing Hutan Lindung Gunung Sahendaruman II.

KEGIATAN FENOLOGI DI KAWASAN TNGL ACEH

Ilustrasi lingkungan hutan. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/wsj.)

Bagaimana nasib penduduk Kepulauan Sangihe?

Sangihe merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat luas Kepulauan Sangihe hanya 736,98 km persegi. Wilayahnya terdiri dari 15 kecamatan, 22 kecamatan dan 145 desa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tahun 2020 penduduk Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 139.262 jiwa.

Dilaporkan mongabay, masyarakat tidak pernah mengetahui dan tidak terlibat dalam proses perizinan lingkungan perusahaan TMS. Apalagi memberikan izin selama 33 tahun, hingga 2052.

Orang khawatir tentang perusahaan yang akan mengekstrak emas dari tanah mereka. Selain itu, karena daerah tersebut berada di daerah sesar gempa. Rencana TMS juga dinilai mengancam gunung yang menyimpan lebih dari 70 sumber air bersih.

Kenyataan ini membuat Koalisi Save Sangihe Island melakukan protes kepada pemerintah daerah dan pusat. Mereka datang ke Kantor Staf Presiden untuk menemui Menteri ESDM.

Untuk menyatakan protes atas keberadaan tambang emas di Pulau Sangihe. Dua bulan lalu, koalisi juga mengajukan petisi menentang penambangan emas melalui platform Change.org. “Pulau Sangihe yang Indah, Kami Tolak Menambang!” Begitu judul petisinya. Hingga 10 Juni 2021, petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 43 ribu orang dari target 50 ribu orang.

Kontributor materi: Alfida Febrianna (magang)

[ad_2] Source ketiksuara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *