Staf SMI Ungkap Perbedaan Program Kepatuhan dan Amnesti Pajak

[ad_1]

Jakarta, KetikKetik —

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo wacana pemerintah terkait program kepatuhan pajak sukarela berbeda dengan amnesti pajak (amnesti pajak) pada tahun 2016. Program pengampunan pajak yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah akan tetap memberikan tarif normal kepada wajib pajak (wp).

“Kami ingin menyampaikan tax amnesty yang akhir-akhir ini menjadi wacana, kalau boleh kami sampaikan sebenarnya bukan TA (amnesti pajak) sebagai 2016,” kata Yustinus dalam diskusi online Lembaga Narasi: Arah Kebijakan Perpajakan Selama Pandemi, Jumat (11/6).

Yustinus menjelaskan, pemerintah merancang program untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak secara sukarela. Namun, tarif pajak tidak akan berubah.

See also  Menko PMK Muhadjir Effendy Tinjau Layanan Pemeriksaan GeNose C19 di Gambir

“Jadi kami yakin hanya wajib pajak yang mau taat, jujur, yang bisa berpartisipasi. Itu yang kami dorong,” tambah Yustinus.

Ia juga menegaskan, program amnesti pajak yang baru hanya menindaklanjuti program amnesti pajak 2016. Namun, programnya tidak sama.

“Bukan volume lagi. Tapi ini upaya untuk menindaklanjuti apa yang belum selesai. Diharapkan tidak ada yang dirugikan karena tarifnya juga tinggi, bukan karena amnesti pajak waktu itu (2016),” jelas Yustinus.

Sebelumnya, wacana pengampunan pajak jilid II menjadi perbincangan banyak pihak. Rencana tersebut termasuk dalam revisi Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan (KUP) dan Tata Cara Perpajakan yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini.

See also  Harga Emas Dunia Sentuh Rekor Baru, Emas Antam Masih Stagnan - KetikKetik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dalam revisi tersebut terdapat poin-poin tentang program pengampunan pajak atau amnesti pajak.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan program pengampunan pajak yang dibahas akan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggunakan landasan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak peserta amnesti pajak. Selain itu, juga ditambah dengan penggunaan data Pertukaran Informasi Otomatis (AEoI) dan akses informasi perpajakan sejak 2018.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang belum mengungkapkan hartanya untuk segera mengungkapkannya melalui program Pengungkapan Aset Sukarela (PAS). Nantinya, wajib pajak akan dikenakan tarif pajak penghasilan final (PPh).

See also  Larangan Mudik Berakhir, Jumlah Penumpang Meningkat 191,6% - KetikKetik
[Gambas:Video CNN]

(aud/sfr)




[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *