Staf Menkeu Pastikan PPN Sembako Tidak Berlaku Tahun Ini

[ad_1]

Jakarta, KetikKetik —

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengatakan pemerintah tidak akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan dasar atau bahan makanan Tahun ini. Hal yang sama berlaku untuk PPN atas layanan kesehatan dan pendidikan.

“Tidak benar ada pajak sembako dalam waktu dekat, pajak pendidikan, kesehatan, besok lusa atau bulan depan, tahun ini akan dikenakan pajak, tidak,” kata Yustinus dalam diskusi online. The Narrative Institute: Arah Kebijakan Perpajakan di Masa Pandemi, Jumat (11/6). ).

Yustinus mengatakan pembahasan dan keputusan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akan dipimpin oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejauh ini, pemerintah masih akan mendengarkan pendapat banyak pihak terkait perluasan objek pajak.

See also  Permintaan tidak dapat dipenuhi

“RUUnya masih dipimpin DPR, belum final, belum dibahas, masih mendengarkan aspirasi banyak pihak,” kata Yustinus.

Ia mengatakan, rencana pemerintah terkait perluasan PPN untuk kebutuhan pokok, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan merupakan kajian lama. Namun, eksekusinya tertunda.

“Ini adalah kesempatan yang baik untuk berpikir bahwa begitu pandemi berakhir, ekonomi akan pulih apa yang diperlukan. Ini bukan kebijakan. akhirnya atau tiba-tiba, tapi bertahun-tahun kajian telah dilakukan, tetapi eksekusinya ditunda karena ini membutuhkan undang-undang, sehingga membutuhkan proses politik,” jelas Yustinus.

Sebelumnya, RUU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diedarkan ke masyarakat. Dalam draf yang diperoleh CNNIndonesia.com Beberapa waktu lalu, rencana pengenaan PPN atas kebutuhan pokok akan diatur dalam Pasal 4A rancangan revisi undang-undang tersebut.

See also  Infografik Utang luar negeri Indonesia triwulan I-2021 turun

Dalam rancangan peraturan tersebut, barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan atau pengeboran dikeluarkan dari golongan barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang tersebut akan dikenakan PPN.

Selain itu, pemerintah juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dibebaskan dari pemungutan PPN. Beberapa di antaranya adalah layanan kesehatan medis, layanan sosial, layanan perangko, layanan keuangan, dan layanan asuransi.

Kemudian, jasa penyiaran yang tidak bersifat reklame, jasa angkutan umum di darat dan air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang melalui wesel pos.

See also  Syaftraco Buka Suara Soal Viral Transfer Dana 'Hilang'
[Gambas:Video CNN]

(aud/sfr)




[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *