LPPOM MUI Jatim tegaskan pengurusan label halal cukup mudah

[ad_1]

Surabaya (KetikKetik) – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menegaskan, pengelolaan label halal tidak sesulit yang diisukan banyak beredar. itu cukup mudah.

“Sudah lama rumor yang beredar di masyarakat mengenai pengurusan sertifikasi halal, memakan waktu lama, berbelit-belit dan mahal. Ujung-ujungnya mereka menyalahkan MUI,” kata Direktur LPPOM MUI Jatim, Dr Hj Siti Nur Husnul Yusmiati, di Surabaya, yang membantah tudingan tersebut. , Minggu.

Baca juga: MUI: Impor Daging Brasil Jadi Label Halal

Husnul di hadapan peserta FGD Sertifikasi Halal Indonesia di Hotel Ibis Style Jemursari, Surabaya mengatakan, tidak semua alasan kepanjangan kepengurusan adalah institusi MUI.

See also  KA Nusa Tembini diharapkan tingkatkan pariwisata

Namun, biasanya pemohon sendiri yang tidak segera menindaklanjuti kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.

Secara umum, kata dia, LPPOM dan MUI Jatim hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk memproses permohonan sertifikasi halal.

“Yang membuat lama biasanya rekomendasi untuk melengkapi persyaratan tidak segera ditindaklanjuti. Kadang alasannya masih sibuk, buka cabang sana-sini, dan alasan lainnya,” kata Husnul.

Baca juga: Permendag Impor Daging dari Brazil, Kemendag: Halal Tidak Ditinggalkan

Hal senada disampaikan Ketua MUI Pusat untuk Fatwa, Dr HM Asrorun Ni’am Sholeh, SAg, MA. Dikatakannya, biasanya keterlambatan datang dari pelamar yang tidak segera melengkapi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.

Pria asal Nganjuk itu mengaku, saat lamaran diterima, dilakukan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan, biasanya pihaknya akan memberikan beberapa rekomendasi yang harus dilengkapi. Nah, di sinilah biasanya pelamar tidak langsung menindaklanjuti.

See also  Microsoft Menutup Internet Explorer pada Juni 2022 - KetikKetik

“Seringkali kelambanan justru dari pihak yang mengajukan,” ujarnya.

Baca juga: Kemendag Akan Lengkapi Aturan Kewajiban Labeling Halal

Kini, katanya, setelah aturan diubah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penjaminan Produk Halal, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa dirugikan. cemas dalam mengajukan sertifikasi halal.

Meski lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal kini telah berubah menjadi pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), prosesnya masih tidak jauh berbeda. Disampaikan ke BPJPH Kemenag, dilanjutkan dengan uji lapangan dan review oleh LPPOM, kemudian meminta fatwa ke MUI, dan kembali ke BPJPH untuk menerbitkan sertifikasi halal.

See also  Video: Melatih Masyarakat dan Anak Mengelola Sampah Melalui Bank Sampah - KetikKetik

“Selama semua persyaratan lengkap dan pemohon tanggap, prosesnya tidak lama,” kata Kiai Ni’am.

Baca juga: Mendag Sebut Bukan Beri Peluang Produk Ilegal Masuk ke Indonesia

Wartawan: A Malik Ibrahim
Editor: Tunggul Susilosi
HAK CIPTA © KetikKetik 2021

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *