Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus menggalakkan elektrifikasi di industri otomotif. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Angkutan Jalan.
Sebagai salah satu hal yang dapat memicu keberhasilan elektrifikasi, pemerintah melihat hal yang paling mungkin dimulai dari kendaraan bermotor roda dua.
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemungkinan besar karena populasi kendaraan bermotor roda dua ini begitu besar dan mendominasi di Indonesia.
“Jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia sekitar 133 juta lebih. Sekarang ada 5 juta permintaan setahun, bahkan sebelum pandemi ada 10 juta. pengubah permainan yang bisa mempercepat transisi ini,” jelas Menteri Budi dalam keterangan resminya.
Tidak hanya di Indonesia, transisi dari energi konvensional ke elektrifikasi juga menjadi agenda setiap negara. Mereka telah sepakat untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan nol emisi pada tahun 2060.
Untuk mencapai masa transisi ini, Menhub menjelaskan ada tiga hal utama yang harus diperhatikan dan terus ditingkatkan.
Pertama, kualitas baterai, penambahan jumlah charging station atau tempat penggantian baterai yang bisa didapatkan dengan mudah, serta kualitas mesin dari kendaraan listrik, tambah Menteri Budi.
Menko Luhut Binsar mengusulkan sepeda motor listrik Gesits sebagai kendaraan dinas PNS, sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan karya anak bangsa.
