TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung percepatan peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik dimulai dari sepeda motor. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan sepeda motor listrik sebanyak 2 juta unit.
“Jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia sekitar 133 juta lebih. Sekarang ada 5 juta permintaan setahun, bahkan sebelum pandemi ada 10 juta. Jadi pasarnya besar dan ini bisa pengubah permainan yang bisa mempercepat transisi ini,” kata Budi dalam keterangannya, dalam diskusi terfokus atau FGD di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.
Acara diskusi ini diselenggarakan oleh Staf Khusus Presiden (SKP) Diaz Hendropriyono dengan judul “B20 Side-Event Siap e-Move: Menuju Pencapaian Target Presiden 2 Juta Sepeda Motor Listrik di Indonesia”. Diaz mengatakan pembahasan kali ini terfokus pada sepeda motor listrik karena di Indonesia jumlah sepeda motor lebih banyak daripada mobil. Selain itu, harga sepeda motor listrik juga bisa lebih kompetitif karena produsen kendaraan ini lebih banyak.
“Sudah ada 35 perusahaan sepeda motor listrik dibandingkan hanya 3 perusahaan mobil dan yang terakhir juga lebih kompetitif dalam harga sepeda motor. Artinya, untuk memenuhi target Presiden 2 juta sepeda motor, 2 juta kendaraan energi listrik pada tahun 2025, kita bisa mendorong adopsi sepeda motor listrik,” ujarnya.
Budi mengatakan negara-negara di dunia sepakat untuk menurunkan tingkat emisi sebesar 29 persen pada 2030 dan nol emisi pada 2060 dan ini bukan target yang mudah. “Namun, saya yakin ada ekuilibrium (titik keseimbangan baru) yang akan datang lebih cepat dengan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri dan masyarakat,” pungkasnya.
Menurut dia, ada tiga hal utama yang harus diperhatikan dan terus ditingkatkan, yakni kualitas aki, menambah jumlah charging station atau tempat penggantian aki dengan mudah, dan kualitas mesin dari listrik. kendaraan.
Penggunaan sepeda motor listrik diharapkan dapat membantu mengurangi subsidi energi bahan bakar minyak yang mencapai Rp 502 triliun.
Sejumlah regulasi dan kebijakan telah dikeluarkan Kementerian Perhubungan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan. Dinas Operasional dan/atau Badan Layanan Kendaraan Perorangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Kami mendorong Surat Tanda Registrasi Uji Tipe (SRUT) secara gratis guna memberikan kemudahan dan saat ini ada sekitar 28 ribu SRUT untuk kendaraan listrik yang sudah kami selesaikan,” kata Budi.
Diskusi kali ini menghadirkan sejumlah duta besar dari negara sahabat yang juga berbagi tentang transisi dari kendaraan berbasis energi fosil ke kendaraan bermotor listrik di negaranya masing-masing. Turut hadir dalam diskusi tersebut Ketua MPR Bambang Soesatyo, para duta besar negara sahabat, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan selebriti Deddy Corbuzier.
DEFARA DHANYA PARAMITHA
Ikuti berita terbaru dari Tempo di Google News, klik di sini
